Eksistensi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Dalam Memperkokoh karakter Bangsa Indonesia

Main Article Content

Farida Sekti Pahlevi

Abstract

Pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian utuh dari sistem pendidikan nasional.Oleh karena itu proses pendidikan kewarganegaraan perlu diwujukan dalam kurikulum dan pembelajaran pada semua jalur dan jenjang pendidikan. Fungsi dan peran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional, pendidikan kewarganegaraan dirancang, dikembangkan, dilaksanakan, dan dievaluasi dalam konteks pengejawantahan tujuan pendidikan nasional. Ketiga hal tersebut merupakan landasan dan kerangka pikir untuk memahami serta menerapkan Pendidikan kewarganegaraan.Pendidikan kewarganegaraan merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi bangsa dalam membangun kehidupan yang aman, nyaman, damai, sejahtera. Dalam membangun demokrasi berkeadaban dibutuhkan generasi bangsa yang cerdas, berkarakter kokoh. Ada beberapa alasan mengapa pendidikan kewarganegaraan sangat dibutuhkan, pertama, meningkatnya gejala dan kecenderungan tidak political literacy atau tidak “melek” politik dan tidak mengetahui cara kerja demokrasidan lembaga-lembaganya; kedua, meningkatnya politichal apatishm yang ditunjukkan dengan sedikitnya keterlibatan warga negara dalam proses-proses politik. Pembentukan warga negara yang cerdas secara intelektual, emosional, sosial, serta spiritual benar-benar merupakan tuntutan dan keniscayaan. Disinilah eksistensi pendidikan kewarganegaraan menjadi sarana yang sangat pentingbagi negara-negara demokrasi termasuk negara Indonesia agar dapat melahirkan generasi bangsa yang mengetahui nilai-nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan memiliki keterampilan yang diperlukan dalam mentransformasikan, mengaktualisasikan, dan melestarikan segala hal yang dimiliki oleh NKRI.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
PAHLEVI, Farida Sekti. Eksistensi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Dalam Memperkokoh karakter Bangsa Indonesia. Ibriez : Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 65-82, june 2017. ISSN 2548-4176. Available at: <http://ibriez.iainponorogo.ac.id/index.php/ibriez/article/view/26>. Date accessed: 11 dec. 2017. doi: https://doi.org/10.21154/ibriez.v2i1.26.
Section
Articles

References

Afandi, Rifki. “Integrasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran IPS Di Sekolah Dasar.” PEDAGOGIA 1, no. 1 (2016): 85–98.
Darani, Karuna. Accessed April 2, 2017. http://www.kompasiana.com/karunadarani/pentingnya-pendidikan kewarganegaraan-di-perguruan-tinggi-pada-era globalisasi_54f76d8aa33311d6338b495d.
Ghufron, Anik. “Integrasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa Pada Kegiatan Pembelajaran.” Cakrawala Pendidikan 29 (2010): 13–24.
Hamidi, Jazim, and Mustafa Lutfi. Civic Education: Antara Realitas Politik Dan Implementasi Hukumnya. PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
Kaelan & Zubaidi, Ahmad. “Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi.” Yogyakarta: Paradigma, 2007.
Kartodirdjo, Sartono. Pembangunan Bangsa. Aditya Media, 1994.
La Sulo, Tirtaraharja Umar, and Umar Tirtarahardja. “Pengantar Pendidikan.” Jakarta: PT. Rineka, 2005.
Mansyuri, Arif. Kewarganegaraan. Sidoarjo: Masmadia Buana Pustaka, 2012.
Munir, Misbahul, and Amirulloh. Kewarganegaraan. Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2011.
Pahlevi, Farida Sekti. “REAKTUALISASI PANCASILA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN MORAL BANGSA INDONESIA.” Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan 9, no. 1 (2014): 21–44.
———. “REVITALISASI PANCASILA DALAM PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN DI INDONESIA.” Justicia Islamica 13, no. 2 (2016). http://jurnal.stainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/585.
“Pedoman Matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) Sebagai Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU).” DIKTI-MKWU, 2014.
Prasetyo, Teguh. “Hukum Dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila.” Cetakan Pertama, Yogyakarta: Media Perkasa, 2013.
Rahmi. “Kontribusi Matematika Dalam Pembentukan Karakter Siswa.” Jurnal Ekotrans 12 No. 1 (2013).
Saputra, Edi. “Eksistensi PKn Sebagai Pendidikan Nilai Dalam Membangun Karakter Bangsa.” TINGKAP 8, no. 2 (2012): 145–158.
“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat (1),” n.d.